Nama: Farras Widyanisa
NIM : 14/369764/PN/13964

   Kementerian Pertanian Rencanakan Integrated Farming System di Kawasan Hutan

        Salah satu program pemerintahan Jokowi ialah penguatan ketahanan pangan dan meningkatkan kedaulatan pangan. Salah satu untuk memwujudkan hal tersebut Kementerian pertanian rencanakan aksi Integrated Farming System di Kawasan Hutan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Rencana memanfaatkan kawasan hutan untuk lahan pertanian dipaparkan oleh kementerian pertanian di para akademisi Univeristas Gajah Mada (UGM) dalam workshop “Rencana Aksi Pelaksanaan Integrated Farming System di Kawasan Hutan” di Gedung Pusat UGM, Jumat (16/01/2015).  Dalam workshop tersebut selain dihadiri oleh para akademisi UGM juga dihadiri perwakilan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian dan Gebenur Jawa Tengah Ganjar Pranomo.

         Sejak tahun 2014, kegiatan demonstrated plot IFS sendiri sudah dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan atas kerja sama 5 Fakultas di Kluster Agro UGM yaitu Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran Hewan, dan Fakultas Teknologi Pertanian; Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Untuk pelaksanaan di tahun 2014 program ini dilaksanakan di KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Pati, dan KPH Banyumas Tim seluas 158,1 Hektar dan akan terus diperluas pada tahun-tahun mendatang.

       Jika dalam program Hutan untuk Kedaulatan Pangan hanya melibatkan Fakultas Kehutanan UGM dengan Perum Perhutani, maka yang berbeda adalah program IFS ini dilakukan secara terpadu dan sinergis mulai dari hulu – hilir yaitu mulai dari penanaman komoditas tanaman pertanian, sampai dengan hilir yaitu pemanfaatan limbah pertanian untuk pengembangan peternakan, dan pengolahan-pemasaran pasca panen. Diharapkan dengan keterpaduan dan keterlibatan semua pihak maka program ini akan mampu menghasilkan daya ungkit yang cukup besar untuk membantu mewujudkan swasembada pangan.

       Pengembangan IFS di Jawa Tengah ini sebenarnya merupakan perluasan dari program Hutan untuk Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UGM sejak tahun 2011 di KPH Cepu, KPH Randublatung, dan KPH Ngawi. Dalam program Hutan untuk Ketahanan Pangan tersebut dilakukan penanaman tanaman jati unggul dan dipadukan dengan tanaman padi gogo yang baru diintensifkan pada tiga varietas unggulan yaitu Situpatenggang, Inpago 4, dan Inpari dengan teknik agroforestry. Karena dirasa cukup berhasil dimana selain tegakan jati nya juga tumbuh dengan baik, produktivitas padi gogo di kawasan hutan juga cukup tinggi berkisar antara 7 – 9 ton/hektar, yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani di sekitar hutan. Dengan keberhasilan ini maka pada tahun 2014, seiring dengan gerakan Hutan untuk Pangan yang digulirkan JOKOWI, maka program ini kemudian diperluas di propinsi Jawa Tengah, yang kemudian disambut dengan tangan terbuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.           

      Dalam paparan para pembicara, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah siap untuk mendukung pelaksanaan program IFS di kawasan hutan. Hal ini seiring dengan Visi Pemerintahan Jokowi untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan yang umumnya menjadi basis kantong-kantong kemiskinan. Tahun ini Kementerian LHK bahkan menargetkan pelaksanaan IFS di kawasan hutan bukan hanya dilakukan dalam skala kecil namun akan diperluas, dimana Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan Jawa Timur ditugaskan untuk menyiapkan lahan masing-masing seluas 30.000 ha, sedangkan untuk Divisi Regional Jawa Barat seluas 20.000 ha. sedangkan dukungan dari Kementerian Pertanian adalah penyediaan saprodi khususnya penyediaan bibit unggul, pupuk bersubsidi, dan pendanaan lainnya. Dukungan pupuk bersubsidi bagi petani di kawasan hutan ini sangat mendesak karena mereka selama ini seolah-olah menjadi “anak tiri”, tidak pernah mendapat jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah karena dianggap lokasi penanaman komoditi pertaniannya bukan di lahan pertanian yang lazim (di sawah). Terkait dengan swasembada pangan Kementerian Pertanian saat ini punya prioritas untuk dapat swasembada pangan padi, jagung, dan kedelai yang dikenal dengan program “pajale”.

        Sementara itu daerahnya menjadi uji coba pemanfaatan Kawasan hutan untuk pertanian, Ganjar Pramono selaku Gubernur Jawa Tengah Mengaku senang. Menurutnya Jawa Tengah siap melakukan uji coba selanjutnya untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

      “Wilayah hutan di Jawa Tengah masih banyak yang belum dimanfaatkan untuk pertanian, sedangkan stok pangan saat ini masih kurang. Maka dari itu Jawa Tengah siap menjalankan tugas dari Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan kawasan hutan untuk meningkatkan produksi pertanian. Wilayah yang akan menjadi uji coba ialah di daerah Kabupaten Tegal, Banyumas, Cepu, Kendal dan beberapa daerah lainnya di wilayah Jawa Tengah yang memiliki hutan,” Katanya.

        Ganjar menambahkan, problem lingkungan hidup dan kehutanan ke depan semakin berebut dan semakin keras. Saat ini ia dipermasalahkan di Rembang, memilih pabrik semen atau sumber air. Menyusul permasalahan di Pati, di Grobogan dan Gombong. Pemprov Jateng sebelumnya menggelontorkan dana sebesar Rp 750 juta untuk pengadaan bibit padi gogo untuk ditanam di kawasan KPH yang ada di Blora, Kendal, Banyumas, Grobogan, Boyolali dan Rembang.

       Pemprov akan mengajak masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan hutan dengaan sistem pertanian terpadu, dibantu UGM dalam pendampingan, varietas dan lainnya.

       “Jika ini bisa didorong maka akan membantu mempercepat kedaulatan pangan. Saat ini Jateng surplus pertanian padi 3 juta ton. Bicara kedaulatan pangan maka Jateng haram hukumnya impor beras,” kata Ganjar.

        Terkait kondisi sumber air untuk irigasi pertanian, Pemprov Jawa Tengah akan ada proyek besar yakni pembangunan Waduk di Kudus dan Wonogiri. Sementara waduk Karanganyar dan Kota Semarang  sudah jadi.

       “Minimal ada lima waduk baru. Jika ini bisa dilaksanakan maka target pangan bisa terpenuhi, jika tidak bisa maka perlu Embung dan selebihnya pakai air tanah,” tutup Ganjar.

Ganjar berharap program tersebut berhasil dan Jawa Tengah bisa menjadi contoh wilayah lain yang ada di Indonesia untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan hutan untuk pertanian. Jika pertanian meningkat, maka Indonesia tidak perlu lagi impor pangan dari luar dan kejayaan Indonesia sebagai negara pertanian akan kembali lagi.

Sumber:
http://targetabloid.co.id/berita/7845-kementerian-pertanian-rencanakan-integrated-farming-system-di-kawasan-hutan
http://fkt.ugm.ac.id/id/2015/01/kluster-agro-ugm-siap-sukseskan-integrated-farming-system-di-kawasan-hutan/
http://www.mongabay.co.id/2015/01/21/klhk-dukung-ugm-rintis-sistem-pertanian-terpadu-di-kawasan-hutan-seperti-apakah/